JAKARTA – Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai berbagai dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dijadikan momentum untuk memperkuat tata kelola dan akuntabilitas program. Evaluasi menyeluruh dinilai penting agar program yang menyasar jutaan pelajar dan kelompok rentan itu dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Dalam beberapa waktu terakhir, pelaksanaan MBG menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari persoalan administrasi, validasi data penerima manfaat, mekanisme distribusi, hingga pengawasan penggunaan anggaran. Situasi tersebut mendorong perlunya pembenahan sistem yang lebih terintegrasi di berbagai tingkatan pelaksanaan.
Baca Juga: Persia & Co Mundur dari Tim Legal Hanania Travel, Sebut Terlalu Banyak Keluhan dari Jemaah
Pengamat menyoroti tiga aspek utama yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Pertama adalah tata kelola program, termasuk mekanisme perencanaan, pengadaan, distribusi, dan pelaporan yang harus dilakukan secara transparan serta akuntabel. Tata kelola yang baik dinilai menjadi fondasi utama agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai tujuan.
Aspek kedua adalah pengawasan. Sistem pengawasan dinilai perlu diperkuat melalui keterlibatan berbagai pihak, baik lembaga pengawas internal pemerintah, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Pengawasan yang efektif diharapkan dapat mencegah penyimpangan serta memastikan kualitas layanan yang diterima masyarakat.
Sementara itu, aspek ketiga adalah koordinasi antarinstansi. Program MBG melibatkan banyak pemangku kepentingan, mulai dari Badan Gizi Nasional (BGN), kementerian terkait, pemerintah daerah, sekolah, hingga penyedia layanan. Karena itu, koordinasi yang kuat dinilai penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan mempercepat penyelesaian berbagai kendala di lapangan.
Baca Juga: Menteri HAM Soroti SPPG Surabaya, Satu Dapur Layani 13 Sekolah Dinilai Tidak Profesional
Menurut para pengamat, besarnya skala program MBG membuat tantangan dalam implementasi menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Namun, berbagai persoalan yang muncul seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem, bukan menghambat tujuan utama program dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Pemerintah sendiri telah menyatakan komitmennya untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan MBG, termasuk memperkuat validasi data penerima manfaat dan meningkatkan pengawasan terhadap seluruh rantai pelaksanaan program.
source: Momentum Pembenahan 3 Masalah MBG: Tata Kelola, Pengawasan, dan Koordinasi
